Mata uang virtual terus mendapatkan popularitas meskipun harganya turun dalam beberapa bulan terakhir. Bitcoin, Ethereum, dan metode pembayaran digital terkemuka lainnya telah terpukul keras oleh pemerintah China. Rezim konservatif di negara itu menetapkan tujuan untuk melarang penambangan cryptocurrency, yang menyebabkan kebingungan di pasar.
Para profesional dan peminat yang mengikuti kegiatan ini menghadapi masalah tak terduga lainnya, terkait dengan regulator Eropa. UE berencana untuk memperkenalkan langkah-langkah legislatif untuk mempermudah pelacakan dompet digital yang menyimpan mata uang virtual.
Ini adalah bagian dari strategi UE yang lebih luas untuk memerangi kejahatan keuangan, penghindaran pajak, dan pencucian uang. Langkah-langkah legislatif termasuk mewajibkan pertukaran cryptocurrency dan penyedia layanan lainnya untuk mengumpulkan informasi dari konsumen.
Juga menarik:
- UE secara resmi mempresentasikan paspor digital vaksinasi terhadap COVID-19
- UE ingin memperkenalkan satu dompet digital untuk konsumen
Saat ini, dompet sepenuhnya anonim dan ditautkan ke kata sandi yang rumit, tanpa data pribadi. Pembatasan baru akan berlaku untuk semua penyedia layanan pasar cryptocurrency di seluruh UE. Investigasi oleh pihak berwenang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu metode pencucian uang terbaru dan tersebar luas di seluruh dunia.
Memastikan stabilitas keuangan membutuhkan tindakan yang lebih kuat terhadap sektor mata uang virtual. Menurut Chainalysis, pada tahun 2020 terdapat lebih dari $2 miliar transfer Bitcoin dan mata uang kripto lainnya di sektor abu-abu. Fakta yang menarik adalah lebih dari 55% dari semua pembayaran ditransfer ke hanya 270 akun.
Undang-undang UE yang baru akan sangat menghambat aktivitas ini, mengungkapkan data pribadi pemilik portofolio masing-masing. Komisi Kejahatan Keuangan AS juga telah menyerukan tindakan serupa di AS.
Baca juga: